Gubernur Provinsi NTB Dr. H Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.
Mataram- Gubernur Provinsi NTB Dr. H Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB. Sidang Paripurna membahas penyampaian jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (17/6/2020) bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah menerima pandangan yang diberikan untuk kemudian menjadi perhatian dan pembenahan.
“Sebelumnya, melalui mimbar ini saya secara tulus juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, fraksi-fraksi dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, masukan dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019,” katanya.
Beberapa pandangan, masukan dan saran tersebut antara lain meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan pendapatan daerah yang harus didukung dengan regulasi yang jelas. Selanjutnya mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai daya ungkit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antar sektor dan wilayah.
Selain itu pandangan, masukan dan saran DPRD yaitu melakukan penataan ulang terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB agar terjadi kesesuaian dengan neraca daerah.
“Selanjutnya melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak kerjasama pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Mengembangkan investasi yang profitable dan sustainable untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan serta menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI yang belum terselesaikan,” terang Gita.
Sekda mengatakan, terhadap pandangan, masukan dan saran-saran, pemerintah daerah menerimanya dan sekaligus menjdi perhatian untuk dapat melakukan pembenahan langkah dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang produktif, transparan dan akuntabel.
Di akhir sambutan, Gita menyatakan bahwa pernyataan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan sungguh - sungguh dan akan ditindaklanjuti. "Berbagai pernyataan dari Fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki." jelasnya
"Akhirnya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas sinergi dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi NTB" tutupnya.(gl 02).
0 Komentar