Halalbihalal dengan ASN, Gubernur NTB Serukan Pentingnya Harmonisasi Kerja

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan arahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Arahan dan pembinaan bagi ASN tersebut sekaligus halalbihalal bersama Gubernur bersama ASN Provinsi NTB, Rabu, 10 Juni 2020

Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan arahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Arahan dan pembinaan bagi ASN tersebut sekaligus halalbihalal bersama Gubernur bersama ASN Provinsi NTB, Rabu, 10 Juni 2020.

Menggunakan motor, gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengawali kunjungannya di dinas pariwisata NTB. Beberapa hal yang menjadi penegasan gubernur diantaranya adalah tentang pentingnya harmonisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja, terlebih dalam waktu dekat pariwisata di NTB dibuka dengan kenormalan baru.

“Semua ASN di Pemprov NTB harus kompak, terutama di Dinas Pariwisata. Karena, dengan kekompakan dan kerja bersama, Insya Allah pariwisata kita di NTB bangkit kembali," ungkap Gubernur.

Gubernur mengajak seluruh ASN lingkup Dinas Pariwisata untuk terus berdoa dengan harapan badai COVID-19 segera berlalu di NTB dan tanah air hingga menggairahkan kembali dunia pariwisata yang sedang mulai bangkit setelah sebelumnya terpuruk akibat gempa bumi.

"Pariwisata ini salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Saya mengajak bapak ibu semua untuk terus berdoa dan ikhtiar bersama dalam memajukan pariwisata di daerah kita tercinta," serunya.

Sementara itu, bertempat di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, Bang Zul mengapresiasi langkah Dishub yang mengganti rapid test dengan clearance yang ketat.

"Alhamdulillah atas kerja keras Dinas Perhubungan, rapid test di penyeberangan Poto Tano dan Kayangan diganti dengan clearance yang ketat," ujar Gubernur.

Jangan sampai, lanjut Gubernur, di tengah pandemi Covid-19 ini, kita semakin mempersulit masyarakat. Menurut Gubernur, mengganti rapid test dengan clearance yang ketat adalah langkah tepat dalam meringankan beban masyarakat.

“Banyak petani dari Lombok yang harus panen di pulau Sumbawa, banyak juga mahasiswa kita yang harus kembali belajar, kalo mereka harus rapid test, nanti uang Rp600 ribu dari pemerintah, habis untuk rapid tes,” ujarnya. (gl 02).