Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono
Lombok Barat – Di tengah masa transisi menuju new normal life (tatanan hidup baru), Selasa (21/7), empat pejabat tinggi negara dan satu perwakilan DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kelima petinggi negeri itu menggelar kunker guna memantau langsung penanganan pandemi Covid-19 hingga persiapan perhelatan MotoGP 2020 di Sirkuit Mandalika Lombok.
Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dalam kesempatan silaturrahminya dengan jajaran Forkopimda ProvinsiNTB, KPU ,
BAWASLU,Ketua Gugus Covid-19 Kota/Kabupaten di Gedung Graha Bakti Pemprov secara spesifik menegaskan bahwa perhelatan MotoGP 2021 tidak ada alasan untuk gagal digelar.
“Terkait masalah lahan yang belum juga tuntas, saya minta Pak Kapolda bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur, supaya MotoGP tahun depan (2021, red) bisa dilaksanakan,” tegas Wakapolri.
Dikatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya permasalahan dalam proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tidak dapat diselesaikan, terlebih persoalan lahan yang akan berakibat gagalnya Mandalika atau dengan kata lain Indonesia pada tataran makro, menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP 2021 mendatang.
“Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya,” ucapnya.
Sementara terkait penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Wakapolri dalam arahannya mengapresiasi senergitas dan soliditas TNI-Polri di NTB bersama pemerintah daerah, yang bahu membahu serta seiring sejalan dalam penanganan Covid-19 dan stabilitas wilayah.
“Bahwa apa yang dilakukan oleh NTB dengan adanya inovasi di bidang perekonomian, akan mengarah kepada perbaikan ekonomi. Kalau hal ini diabaikan maka bisa mengarah kepada gangguan stabilitas keamanan,” katanya.
Lebih jauh diungkapkan, dalam masa transisi pandemi Covid-19 menuju new normal life saat ini diperlukan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan, demi memutus rantai penyebaran pandemic.
“Satu kata untuk menghindari Covid-19 adalah disiplin. Karena itu setiap orang harus disiplin dengan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” tutur Wakapolri.
“Dalam mengawal hal ini, jajaran Polri harus bertindak secara proaktif dan persuasif, dalam mewujudkan kedisiplinan melalui Program Kampung Sehat, yang diharapkan mampu menekan penyebaran Covid-19 di NTB,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Wakapolri, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang menyentuh hampir semua lini kehidupan, termasuk di dalamnya perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat, maka penguatan ketahanan pangan menjadi suatu hal yang sangat urgen.
“Ketahanan pangan bisa membantu perekonomian masyarakat. Upayakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah seefektif mungkin. Apabila ada penyimpangan agar diingatkan dan jangan mencari-cari kesalahan,” tandasnya. (gl 02)
0 Komentar