Ekspetasi Jihad Aset Masih Minim, DPRD Syarankan Ketegasan Pemda

Ekspetasi Jihad Aset Masih Minim, DPRD Syarankan Ketegasan Pemda

Siapkan Anggaran Untuk Solusi  Sengketa Aset

Matahari Siar.com Lombok Barat – Banyaknya Aset milik Pemerintah Daerah Lombok Barat yang masih tercecer bahkan  sejumlah diantaranya menuai persoalan serta kerap bermasalah. Perihal ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi l anggota DPRD Lobar H. Sardian. 

Menurutnya, sejauh ini diketahui aset aset Pemda yang terus bermasalah kerap kali terjadi seperti gugatan,  yang kemudian berujung pada sengketa aset yang masih tak ada solusinya. Mestinya Pemda harus lebih serius menanganinya untuk menyelesaikan dan menertibkannya. "Coba lihat, aset lokasi berdirinya kampus STEI AMM yang kini tengah di atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, gedung Lombok City Center (LCC) yang ada di Gerimax, Kecamatan Narmada masih bermasalah. Belum lagi dengan aset aset lain yang belum tertangani dengan baik," ungkap H. Sardian.

Selain itu kata Sardian, soal aset Lobar juga ada yang diklaim oleh sejumlah oknum dan bahkan ada juga yang dilapor balik. Jika benar komitmen ingin melanjutkan jihad aset, Pemda harus bersikap tegas, bukan lelet kemudian dibiarkan berlarut tidak berujung. "Sikat saja kalau masih ada oknum yang mengklaim aset kita. Silakan Pemda bersikap dengan melapor balik untuk memberikan efek jera dan sekaligus memberikan shock terapi bagi oknum oknum yang dimaksud, terutama yang memiliki gelagat tidak baik," tegasnya.

Jihad aset untuk menyelamatkan milik daerah kata Sardian, masih kurang totalitas. Sebab terbukti masih banyak aset daerah di tangan oknum. Makanya harus tegas dan disesuaikan dengan jihad seperti yang digaung gaungkan dari dulu. Meski tak bisa dipungkiri, jihad untuk menertibkan aset butul finansial yang cukup besar. Tetapi bukan tidak mungkin dan harus menyiapkan dengan anggaran jika Pemda bertekad untuk mengamankan aset aset itu. "Kalau serius mau mengamankan aset sendiri, ya harus berani dong untuk gelontorkan bajet," tukas dia.

Misal lanjutnya, Pemda harus sesuaikan dengan komitmen kuat, kalau ingin menyelamat dan menyelesaikan aset yang bersengketa,  harus siapkan anggaran yang memadai. Dengan begitu, jihad aset seperti kata Pemda bisa menunjukkan ekspetasi dan totalitas. Selain itu, dengan menyiapkan alat bukti yang kuat dalam persidangan. “Perlu tindakan nyata dalam kegiatan jihad aset itu. Sehingga jargon itu bisa lebih mengena dalam tindakan nyata,” ujarnya.

Pemda dalam hal ini BPKAD Lobar untuk terus menguatkan dokumen kepemilikan aset atau sertifikat. Terutama tanah daerah yang belum memiliki status yang jelas. “Sertifikasi jalan keluar terbaik. Karena kalau tidak, itu akan memberikan peluang oknum atau broker melakukan gugatan,” papar dia. Sementara, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyatakan siap dengan berjihad aset dan akan menindak semua pihak yang  bermain main dengan aset daerah. “Kami tidak main main dalam hal aset," tegasnya.

Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan penegak hukum untuk menertibkan aset Lombok Barat yang masih tercecer. Hal ini sebagai bentuk komitmen Lombok Barat dalam menjalankan Jihad Aset. (Ikhw@N)