Investasi Emas Sekotong, Komisi ll Desak Garansi Untuk Masyarakat

 

Investasi Emas Sekotong, Komisi ll Desak Garansi Untuk Masyarakat

Ketua Komisi ll DPRD Lombok Barat Abubakar Abdullah 

PT. Indotan Siap Garap Potensi

Matahari Siar.com (Lombok Barat)-  Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan PT. Indotan untuk mengelola tambang emas di Kecamatan Sekotong tampaknya bakal terealisasi. Meski sebelumnya rencana ini sempat tarik ulur, namun demikian kerjasama dengan investor ini, dalam waktu dekat akan beroperasi dan akan menjadi angin segar bagi masyarakat, apa bila hadirnya investasi mampu menjawab persoalan dan meminimalisir kemiskinan serta membangun pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Komisi ll DPRD Lombok Barat Abubakar Abdullah mengatakan, hadirnya investasi itu itu harus berimplikasi pada penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan mampu mengurangi  pengangguran serta menjawab persoalan kemiskinan.

Inilah yang harus menjadi pemikiran pemikiran para pengambil kebijakan. Dengan apapun orang datang menjalankan investasinya, tetap pada pakemnya, yakni untuk kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah tersebut.

"Seringkali saya sampaikan bahwa, kenapa Allah tuhan yang maha kuasa itu menciptakan kandungan mineral berupa emas di Sekotong, itu adalah jawaban dari tuhan untuk menjawab persoalan kemiskinan yang ada di Sekotong," ujarnya Senin, 15/5/23.

Tinggal bagaimana kemudian, potensi sumber daya alam ini bisa di kelola sebaik baiknya. Karenanya, disitulah negara hadir sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yakni bumi, air dengan segenap isi alam didalamnya yaitu digunakan untuk kemakmuran rakyat.

"Itu satu pesan explisit diamanahkan kepada para pengambil kebijakan dan kemudian bisa memfasilitasi dari segi investasi. Dan investasi ini bisa memberikan harapan pada ikhtiar daerah ini untuk menjawab persoalan isu ketenagakerjaan," tegas politisi PKS ini.

Terkait dengan PT. Indotan atau dengan PT. PT yang lain dipersilahkan, selama menggunakan mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Saya harapkan kepada para investor ini, untuk betul betul berinvestasi. Jangan sampai ada isu, lalu wilayah yang menjadi lahan obyek garapan kemudian ditelantarkan kembali. Jangan sampai lahan lahan yang sudah diberikan ijin oleh pusat maupun daerah, tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya," pinta dia.

Kita memang daerah yang membutuhkan investor, dan investor juga harus benar benar komitmen. Jangan jadikan Lombok Barat ini, hanya dijadikan bahan jualan. Ketika di kasih ijin, tau taunya diperjual belikan ijinnya lagi kepada investor lain.

"Jangan sampai misalnya akan dibengun hotel, akan! Oh akan di expolarasi misalnya potensi sumberdaya alam, akan! Serunya lagi. Tapi yang perlu kita tegaskan itu adalah kapan realisasi investasi itu dilakukan dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Sehingga ada indikasi bahwa persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan dan persoalan kesejahteraan itu bisa terjawab dengan adanya investasi yang dimaksud," papar Abubakar.

Lebih jauh lanjut Ketua Komisi ll ini, dirinya sepakat dan menyetujui apapun hubungan kerjasama  pemerintah daerah dengan badan usaha lainnya atau dengan para investor. Tetapi tekannya, agar segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan jelas lebih dulu di depan. Karena misalnya ada penyertaan modal 10 persen, itu juga harus jelas perjanjiannya dan semua harus melalui aturan dan mekanisme yang jelas. Sehingga apa yang diperoleh Negara atau Daerah juga menjadi jelas, kan begitu.

"Kalau ada hal hal yang harus diperjelas dan dibenahi, maka harus jelas dan dibenahi di depan. Sehingga jangan sampai hanya karena ada klausul yang tidak dipahami oleh para pihak, lalu kemudian terjadi saling sandra. Itulah pentingnya harus dikomunikasikan lebih dulu di awal," tekannya.

Mengenai kejelasan, kemudian terkait dengan saham yang ada dan seperti apa komitmen pemerintah daerah untuk bisa menggaransi keamanan  orang berinvestasi, itu menjadi catatan penting yang disiapkan oleh para pihak terutama oleh pemerintah daerah, tentu dengan melalui mekanisme dan aturan.

"Perlu juga diperjelas terkait dengan kawasan lahan yang diberikan konsesi itu dimana saja, kan begitu ia kan? Supaya masyarakat juga memahami. Jangan sampai terjadi benturan. Karena mohon maaf, jangan sampai terjadi iklim investasi yang tidak baik di Lombok Barat," wantinya.

Mekanisme teknis pekerjaan di lapangan juga penting agar di sosialisasikan ke masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Jangan sampai juga terdapat isu isu,yang pada akhirnya kontraproduktif terhadap semangat bagaimana membangun kesejahteraan yang ada di wilayah kawasan terutama di Sekotong.

"Makanya saya sangat perlu menegaskan bahwa investasi yang ada di wilayah Sekotong itu harus ada. Satu poin, bisa menggaransi masyarakat untuk terlibat aktif dan tidak sebagai penonton. Artinya ruang investasi yang ada ini bisa memberikan ruang bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan investasi sehingga bisa lebih meningkat dari sisi kesejahteraan.

"Kalau dalam konteks Sekotong ya jangan lupakan masyarakat Sekotong. Libatkan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi sesuai SDM yang dimiliki. Ini .enjadi catatan penting. (Ikhw@N)