Bangunan Fasilitas Pariwisata Bernilai Miliaran Mangkrak

Bangunan Fasilitas Pariwisata Bernilai Miliaran Mangkrak

Prospek Gagal Rugikan Daerah

Matahari siar.com (Lombok Barat) - Praktisi Pariwisata kritisi pemerintah daerah (Pemda)  Lombok Barat (Lobar). Kritikan ini muncul terkait banyaknya banguna fasilitas pendukung pariwasata yang terbengkalai mangkrak. Padahal, bangunan bangunan ini di prospek  sebagai tempat penyangga wisatawan dan juga dikhajatkan untuk mendorong serta
menghidupkan perekonomian masyarakat.

"Banyak bangunan bangunan penunjang pariwisata di sejumlah wilayah Lobar dalam kondisi terbengkalai mangkrak," ungkap Mangkubumi Kahuripan saat diwawancara di ruang Komisi ll DPRD Rabu, 28/6/22.

Bangunan bangunan pariwisata ini tidak difungsikan sesuai tujuan seperti gedung Balai Seni dan Budaya yang ada di Narmada. Bangunan ini sejak dari peresmian hingga rezim rezim kepemimpinan, tidak di gubris dan di indahkan asas manfaatnya. Kemudian ada Balai UMKM yang di bangun di pinggiran sungai Pusuk Lestari. Ini juga ceritanya sama, karena mangkrak. Kemudian ada Taman Gunung Sasak di Desa Kuripan dengan anggaran jumbo Miliaran rupiah dan bangunan ini pun tidak pernah  difungsikan.

Kemudian masih dengan sejumlah bangunana mangkrak lainnya. Jadi kita selaku pariwisata itu bingung sendiri terhadap Dinas Pariwisata, bangun bangun fasilitas ini untuk apa kalau tidak dimanfaatkan.

" Ironis sekali. Meski tanpa kontribusi untuk masyarakat, pejabat ini asal proyek jalan saja. Yang penting dapat fe, tanpa hiraukan bangunan itu bermanfaat atau tidak. Jangan salahkan masyarakat jika dengan opini liar yang kami punya seperti ini," kritiknya.

Kalau fasilitas itu tadi difungsikan  sesuai dengan rencana pembangunannya,  sudah barang tentu bisa memberikan market market pariwisata terutama memberikan penghasilan atau devisa daerah serta mampu mendorong perekonomian masyarakat terbangun.

"Faktanya jelas kok, wadah atau sarana yang seharusnya bisa membuka ruang untuk tempat persinggahan wisatawan, tetapi justru tertidur mati. Karena setelah dibangun dibiarkan begitu saja tanpa ada intervensi lanjutan serta full up dari pemerintah itu sendiri," ungkap dia.

Ke depan saran pria gondrong ini, seharusnya agar eksekutif dan legislatif ini benar benar menjadi satu tim yang bisa berkontribusi didalam semua lini pembangunan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan visi misi bersama terutama menyangkut pariwisata yang sustunible dan menciptakan ruang untuk kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat.

Sementara Ketua Komisi ll DPRD Lombok Barat Abubakar Abdullah menilai, bahwa program program yang sudah direncanakan lebih awal ternyata tidak bisa mengimbangi untuk menangkap dan mendapatkan income.

Kita sebagai lembaga DPR yang memiliki fungsi pengawasan disini tentu sangat mengapresiasi masukan dan sorotan yang diklarifikasi oleh teman teman praktisi pariwisata terhadap persoalan ini. Karena sejatinya pembangunan ini seharusnya sustainable dan tidak bisa separuh separuh.

"Pemerintah seharusnya menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas yang sustainable," tegasnya. (Ikhw@N)