Gabungan Aktifis Lobar, Pertanyakan Alokasi Dana Hibah PDAM

Gabungan Aktifis Lobar, Pertanyakan Alokasi Dana Hibah PDAM 

Matahari siar.com (Lombok Barat) - Gabungan Aktifis Lombok Barat labrak Kantor Bupati Senin, 5/6/23 tersebut, mendapat pengawalan ketat dari kepolisian setempat. Aksi yang ditemui langsung Sekda H. Ilham tersebut menuntut delapan points penting  salah satunya menyangkut Kinerja Direktur PDAM yang dinilai menutupi dokumen penyaluran dana hibah serta seabrek persoalan lainnya. Masa aksi menyebut penyaluran dana hibah tidak diketahui pemanfaatannya serta tidak diakui kebenarannya lantaran tidak transparansi dari tangan PDAM.

Kordum Erwin mengatakan, subtansi dari gerakan hari ini yakni menyampaikan sejumlah tuntutan dari points penting terhadap keprihatinan dan hajat hidup orang banyak. Pasalnya, distribusi air bersih yang diterima dan dinikmati masyarakat, kerap mengalami mampet dan sangat limit adanya.

Diketahui bahwa Lombok Barat ini adalah pemegang saham tertinggi setelah Kota Mataram, namun demikian masih banyak masyarakat yang belum menerima dan menikmati dari hasil sumber kekayaan mata air di daerahnya sendiri.

"Oleh sebab itu, kami minta agar PDAM menurunkan tarif dasar air minum yang dimaksud," tegasnya.

Asas pemanfaatan untuk usulan dana hibah yang diterima oleh PDAM kata Erwin, bukan dialokasikan ke rumah bersubdi yang tengah menjamur saat ini, sebab, karena itu sudah bagian dari komersil. Di tahun 2018 itu diketahui nilai hibah sekitar 9 miliar dari dana Spam. Kemudian kembali ada tambahan sekitar 3 miliar.

Untuk diketahui, kenapa teman teman DPR itu geram? Karena mereka sampai hari ini, tidak pernah diberikan data yang akurat.

"Hari ini sudah disetujui hibah melalui mekanisme paripurna DPR, tetapi ketika Dewan minta data terkai kemana penyaluran dana yang disubsidi melalui hibah itu, dan tidak pernah diberikan oleh pihak PDAM. Ini sebenarnya bentuk ketimpangan," beber dia.

Ini berbanding terbalik, ketika beliau berbicara bahwa neraca keuangan sudah diaudit transparan, tetapi hanya pernyataan lewat media saja.

"Transparan menyampaikan secara langsung oleh PDAM, ini yang tidak ada padahal, DPR mengharapkan itu," tandasnya.

Sementara Samsul Gichung menyebutkan, sumberdaya air ini dikhajatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Justru kita tidak akan bangga jika dengan pengakuan laba tinggi yang didapatkan oleh perusahaan, sebab logikanya semakin tinggi laba perusahaan PDAM itu, maka akan semakin mencekik rakyatnya sendiri. 

Artinya ini tidak sesuai dengan khajat hidup orang banyak dikarenakan kebutuhan air ini adalah kebutuhan yang sangat vital. PDAM harus pahami itu.

"Harusnya PDAM itu turunkan harga tanpa mengurangi hak hak masyarakat. Itu yang semestinya mereka lakukan, bukan saling sahut di medsos," tukasnya.

Terkait asumsi laba lanjut Gichung,  seharusnya bisa di publish secara transparan. Karena besaran nilai dari hasil laba itu tidak diketahui lembaga besar DPRD setempat. Ini yang menjadi tanda tanya. Padahal, ini sangat penting untuk diinformasikan.

"Masalah laba ini kan masih ditutup tutupi oleh pihak PDAM ini. Seharusnya transparansu terutama dengan pihak DPRD," tegas dia.

Kemudian Asmuni menyebutkan, kalau dari segi pandangan kita tentang kondisi daerah saat ini sebagai bagian dari penyuplai air bersih. Namun tegas dia, masih melihat bahwa ada exploitasi besar besaran terhadap air bersih ini. 

"Air yang sejatinya  memberikan kesejahteraan masyarakat, tapi justru sebaliknya. Itulah realitanya yang ada. Oleh sebab itu, apa yang menjadi points dalam tuntutan aksi hari ini, semuanya diminta terkafer dan dikabulkan oleh Pemda selanjutnya," katanya.

Soal jalan sehat yang sedang dan akan dilaksanakan 18 Juni mendatang lanjut pria gondrong ini, serat dengan kepentingan politik. Kita lihat dokumentasi disana terdapat perwakilan dari masing masing Kabupaten dan kota. Ada juga terpampang satu foto Dirut PDAM yang mengarah pada pelaksanaan HUT Lobar. 

"Kami ingin jelas tahu sumber anggarannya, kalau itu menggunakan dari hasil retribusi dari pelanggan air, yah kami minta dibatalkan dengan alasan apapun. Karena ini menyangkut pada keniscayaan rasa ketidakadilan, itu menurut saya," paparnya.

Menurut Korlap aksi Herman Kissaf menegaskan, Aksi hari ini adalah akan ada kelanjutannya. Dua hari sebelum pelaksanaan jalan sehat, terus kita lantangkan suara agar tetap berproses, sampai aspirasi kita bisa terealisasi. Sehingga tuntutan kita agar Dirut PDAM bisa menekan biaya pemakaian air dan yang paling penting juga agar Dirut tersebut dicopot dan diberhentikan. Bersambung (W@N)