Kuota Setengah Tahun, Bapenda Lobar Genjot Puluhan Miliar PAD

Kuota Setengah Tahun, Bapenda Lobar Genjot Puluhan Miliar PAD

Prospek Tahun Mendatang, Tarif Reklame Dinaikkan 

Matahari siar.com (Lombok Barat) - Terhitung Januari hingga pertengahan Juni, Badan Pendapatan Daerah Lombok Barat mencatat hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus  perolehan dari hotel dan restauran, reklame serta PAD lainnya sudah terkumpul mencapai 27, 2 persen atau sekitar 43 Miliar di tahun 2023. Demikian disampaikan Kaban Dispenda Lombok Barat H. Subandi saat diwawancara usai rapat paripurna Senin, 19/6/23 di halaman kantor DPRD.

*Alhamdulillah terdapat diantaranya yang sudah mencapai diatas 35 persen BPJ, BPHTB dan pajak air tanah. Itu yang sudah melampaui target," ungkapnya 

Baru baru ini soal BPHTB juga sudah mulai masuk. Sementara yang sudah terbayar dari pengusaha di Sekotong sebesar 962 juta. Mendatang di awal bulan Juli, mau bayar lagi sekitar 1,6 Miliar dan totalnya nanti bakal menjangkau 2, Miliar lebih.

"Biasanya BPHTB ini makin lama akan semakin banyak yang terbayar. Tinggal dengan proses waktu saja," urainya.

Terkai PAD dari pajak reklame lanjut dia, ditarget dengan angka 1,4 Miliar. Sedangkan memasuki di pertengahan tahun berjalan sekarang, pihaknya sudah mengantongi 30, 84 persen atau sebesar 437 juta.

"Pajak reklame ini sedang kita mau perbaiki untuk menaikan tarif retribusi pajak. Kita akan koordinasi dengan Dinas Perkim," jelasnya.

Reklame yang kita genjot sekarang hanya reklame tahunan seperti Alfamart Indomaret yang sifatnya tahunan itu yang sudah masuk. Tetapi untuk yang bulanan dan mingguan belum diambil seperti reklame event atau yang lainnya. 

"Ini deel dan sudah ada kesanggupan untuk membayar. Tapi belum sekarang, nanti kita cek Kembali," aku dia.

Untuk efektifnya PAD di Lobar kata Subandi, sejauh ini pihaknya melakukan  upaya  sesuai slogan  (red-Mentari) yakni mendata menagih setiap hari. Selain itu, pihaknya mengaplikasikan sistem pembayaran melalui Si Jempol secara online serta upaya memulai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini dengan memulai menaikan tarif. 

"Kami rubah imeges, kalau dulu namanya Gerebek, tapi sekarang Geger Bayah PBB. Ini tujuan kita untuk memotivasi. Kami fasilitasi UPT di seluruh Kecamatan. Ini ibarat jaring jala sudah di tebar sudah kita tebarkan. SPPT sudah kita tebar.insya Allah Minggu depan, tinggal kita tarik dengan menggandeng pihak desa," tegas Subandi.

Menurutnya, dari semua sektor potensial PAD yang ada, kecuali diantaranya sektor PAD dari Sarang Burung Walet yang masih menuai kendala soal pembayaran. Hal ini kata dia, akibat pemilik sarang walet tersebut tidak mempunyai kesadaran.

Berdasarkan data yang terhimpun dan tercatat di Bapenda, terdapat sekitar 10 titik PAD dari burung walet di Lobar. Tetapi PAD itu hanya satu titik saja yang membayar. Besaran pajak satu titik hanya dikenakan 500 ribu. Sembilan titik lainnya masih susah dan tidak memiliki kesadaran.

Kita sudah coba mendata dan turun lapangan, diketahui pengelola sarang burung walet Di Desa Lembar  Dusun Serumbung ada enam titik. Namun pemiliknya hanya menyetor satu titik saja. Dan disana satu orang yang punya bisa sampai enam titik.

"Kita inventaris dan mendatangi pemilik untuk disosialisasi ke pemilik terkait kewajiban pajak sarang burung walet itu. Kami juga tunjukkan sanksi berdasarkan UU mengenai usaha ini,"   paparnya. (Ikhw@N)