PAD Minim, Dewan Senggol Kepala OPD Nyaleg

PAD Minim, Dewan Senggol Kepala OPD Nyaleg 

Kepala Bapenda Klaim Tetap Fokus Kerja 

Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat menjadi pembahasan dalam rapat Badan Anggaran dengan TAPD. Kalangan Dewan menilai, capaian PAD dikaitkan lemahnya kinerja kepala OPD yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatan (red-pensiun) serta indikator lainnya yakni terdapat sejumlah diantara Kepala OPD mengikuti pencalonan legislatif, berimbas pada minimnya capaian PAD.

"Jika Kepala OPD memasuki masa pensiun bagaimana tidak berpengaruh pada kinerja. Saya pesimis bisa bekerja optimal mencapai target PAD,"  kata Wakil Ketua l DPRD Lobar, Hj Nurul Adha yang dikonfirmasi selepas rapat badan anggaran dengan TAPD di DPRD Lobar, Senin 10/7/23.

Sampai hari ini, realisasi PAD baru mencapai 100 Miliar dari target Rp 346 Miliar. Hasil itu masih sangat jauh apa lagi sudah pertengahan tahun berjalan.

“Mana mau pensiun capaian PAD juga rendah, kalau alasan covid itu alasan klasik. Karena kita sudah keluar dari masa pandemi,” kritiknya.

Nurul meminta, kapada kepala daerah mengevaluasi penempatan orang menjadi Kepala OPD. Jangan lantas mau pensiun justru menempatkan orang ditempat yang terbilang penting dalam PAD. Apalagi kabarnya yang bersangkutan sedang fokus siapkan diri maju dalam pemilihan Legislaif.

“Ingat belum pensiun loh, harusnya jangan terjadi dong,” sindir Politisi PKS itu.

Menurutnya ASN itu secara aturan belum boleh ikut politik praktis. Justru kalau masih berstatus ASN dan menjabat sebagai kepala OPD, harusnya bekerja serius sesuai tugas pokok fungsinya memaksimalkan kinerja demi pengabdian kepada daerah. 

“Ia kan, kalau kemudian hanya karena mau masuki masa berakhir, lalu tidak optimis pasti berdampak kepada hasil bekerja,” paparnya.

Terpisah, Kepala Bapenda H. Subandi kaim realisasi PAD di 2023 tergolong bagus. Contoh realisasi PBB di bulan Juni saja mencapai 8,5 persen. Dari target 23 miliar sudah masuk 7 Miliar. Kemudian pajak hotel dan restoran sudah mencapai 26 persen. Dan PPJ sudah mencapai 56 persen. Serta BPHTB sudah masuk 46 persen.

"Secara umum total realisasi PAD kita sudah mencapai 30 sekian persen sampai di bulan Juni," ungkapnya saat di konfirmasi seusai rapat Selasa, 11/7/23.

Ke depan kita insya Allah 80 sampai 85 persen sampai akhir tahun. Sesuai target, tri wulan pertama 15 persen tri wulan sedangkan di bulan April Mei dan Juni 35 persen. Beda kalau rumah sakit, karena itu setiap bulan targetnya.

"Kita sudah mencapai 30 sekian. Kan hanya deviasi 5 persen saja," ujar dia.

Jadi kalau ada orang yang kaitkan PAD rendah dan berpengaruh pada kinerja soal pencalonan itu adalah keliru. Karena sekarang kan masih aktif jadi pegawai. 

"Nanti kalau sudah pensiun baru saya akan bergerak. Sekarang saya masih fokus kerja gak pernah mikirkan itu, kecuali hari libur baru saya mikir," ketus Subandi.

Dikatakan Subandi, penagihan Hotel Sentosa misalnya, sekarang tengah proses pengadilan. Kita kerjasama dengan Bukopin, sebab aset Sentosa disana. Karena tidak mungkin kita nagih sendiri sementara asetnya ada di Bukopin.

Terkait dengan penekanan Bupati untuk semua OPD bertanggungjawab mencapai target. Karena kalau tidak signifikan, dikhawatirkan akan menimbulkan utang. Seperti di tahun lalu, hingga mencapai 2 sampai 3 Miliar.

"Terus terang, kiat kami yang tadinya 5 hari kerja sekarang menjadi 6 hari kerja untuk nangani PBB," akunya.

Ditanya perihal disoroti kinerja Kepala OPD lemah dan lelet pengaruhi PAD?Siapa bilang, lihat ini realisasi PAD kita dari target 35, kita sudah mengumpulkan 30 persen, itu saja indikatornya.

"Saya punya beban moral, apabila mengakhiri sisa masa jabatan ya harus baik, sesuai target. Bagaimana mungkin misalnya saya mau nyalon, terus kinerja lelet karena tidak capai target, itu kan menyangkut elektabilitas. PAD itu adalah tulang punggung pembangunan Lombok Barat, harus kita kejar perolehan dan capaiannya," imbuh dia. (Ikhw@N)