.jpg)
Puluhan Paket Proyek Belum Melakukan Pelelangan
Matahari.com (Lombok Barat) - Progres penyelesaian lelang proyek di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tergolong masih minim. Hal tersebut mendapat penekanan langsung oleh Sekda Lobar H. Ilham, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, agar sesegera mungkin untuk menyelesaikan proses lelang, mengingat waktu sudah memasuki bulan April.
Pun perihal keterlambatan proses lelang proyek ini, juga mebdapat dorongan dari kalangan DPRD setempat.
Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jumahir, mengatakan, diketahui dari 62 paket paket proyek di Lobar yang ada, terdapat 56 diantaranya belum melakukan pelelangan. Kemudian hingga hatini, baru ada enam paket proyek yang sudah proses lelang dan empat d diantaranya selesai lelang. Sedangkan sebagian besar paket belum masuk dokumen lelangnya ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BJ) dari OPD.
Supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari, Pemda harus segera melakukan gerak cepat untuk percepatannya. Kepada OPD yang ada, bergegas mempersiapkan berbagai berkas untuk melakukan lelang tender proyek pembangunan tahun 2024 ini.
“Karena keterlambatan proses lelang, jangan sampai terulang kejadian yang sama seperti ditahun sebelumnya. Akibatnya, dana pusat berpotensi akan ditarik kembali," kesalnya 5/4/24.
Ia tidak ingin mendengar alasan keterlambatan administrasi nantinya malah menyebabkan proses pelelangan di unit pelelangan barang dan jasa yang menjadi terhambat.
“Yang sudah pelelangan lebih awal adalah yang sifatnya infrastruktur fisik, kalau pengadaan belum,” ungkap dia.
Lebih lanjut kata H. Jumahir, tujuan percepatan proses lelang proyek tersebut, agar tidak memperlambat pelaksanaan kegiatan di 2024 sekarang ini. Untuk itu tegasnya, seluruh OPD teknis segara mungkin melakukan penginputan daftar kegiatan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
"Kalau SiRUP ditayang agak terlambat, maka tahapan proses lelang pun pasti terlambat. Sehingga pengalaman 2023 lalu, seperti DAK yang mengalami keterlambatan, jangan sampai terulang kejadian yang sama dan busa merugikan kemajuan pembangunan daerah," pungkasnya.
Sementara Kepala Bagian ULP BJ Setda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan, dari data Bagian ULP-BJ Setda Lobar, 62 paket proyek tersebut berada di Lima OPD. Dari sekian paket ini, baru ada enam yang sudah berproses (lelang) yakni paket jalan, sisanya belum masuk pengajuan dokumen dari OPD yang ada. (W@N)
0 Komentar