.jpg)
Matahari.com (Lombok Barat) - Tantangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sekarang ini, harus mampu mengimbangi dan menyesuaikan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Hal tersebut disinyalir faktor tingginya belanja daerah yang diluar ketentuan, hingga membengkaknya jumlah tenaga honorer daerah terutama di sejumlah Dinas besar yang tersebar.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyebutkan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Lombok Barat.
Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan tindakan nyata dari pemerintah.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat sekarang misalnya,
Pemda berkosentrasi untuk melakukan optimalisasi. Sesuai perintah dan kebijakan pusat, hanya ada dua yang dilakukan seperti kegiatan kegiatan yang berkontribusi atau yang merujuk pada keberpihakan langsung terhadap masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya yakni, mengoptimalkan seluruh penerimaan dari segala potensi.
"Kalau masih ada sepuluh yang kita kejar, ya kita kejar yang sepuluh itu," tegasnya sesuai sidak 6/3/25.
Optimalisasi dari segi tenaga honorer lanjut dia, tetap akan ada penertiban, jikalau dianggap tidak produktif. Umpama jangan sampai datanya 200 orang, tetapi yang kerja reel nya 100 orang dan ini harus atensi dan perlu ditertibkan.
"Demikian jika terdapat data yang keliru misalnya dan ini harus kita luruskan. Setelah itu, kita akan coba untuk sesuaikan dengan kontrak dan harus di target. Yang tidak mencapai target pastinya di evaluasi," ungkap LAZ panggilan akrabnya.
Evaluasi ini akan terjadi di semua OPD. Tetapi nanti akan lebih menggasak di lini lini yang besar. Terutama Dikbud, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
Itu yang kita prioritaskan. Karena membenahi yang besar, sedikit saja berubah akan besar pula dampaknya.
"Sebenarnya bukan produktif atau tidaknya, tetapi pendekatannya adalah, rumpun yang bersinggungan," ucapnya.
Kondisi Lombok Barat saat ini kalau dihadapkan dengan ketentuan terdapat kelebihan. Karena berdasarkan data yang dimiliki, sebesar 38 persen untuk biaya pegawai sedangkan ketentuannya hanya 30 persen dari total APBD.
"Kenyataan kita ada 38 persen dan sudah melebihi dari batas ketentuan. Ini yang harus ditertibkan juga. Apa lagi menyangkut efisiensi dan sangat perlu di sehatkan," beber dia.
Honor kita perbaiki dan pegawai kita harus ada target dan lainnya. Karena untuk memberhentikan pegawai ini sulit dilakukan, maka akan hadapkan dengan pekerjaan yang lebih. Hal ini dapat mensiasati masalah belanja pegawai yang 38 persen tadi, hanya dengan dua cara yakni mengevaluasi pegawai yang ada kemudian droping atau merjer dan yang lebih penting adalah menggali potensi, pungkasnya. (Ikhw@N)
0 Komentar